Puluhan Massa Lakukan Aksi Unjukrasa Tolak RUU Pilkada

MEDAN(ABP) 

Puluhan massa mengatasnamakan Musyawarah Rakyat Sumut melakukan aksi unjukrasa berawal di bundaran Gatot Subroto Medan persis depan tugu Sib selanjutnya bertolak ke gedung DPRD Sumut menyatakan Tolak RUU Pilkada. 

Puluhan massa meminta agar memilih pemimpin adalah hak konstitusional rakyat yang harus dijaga dan dilindungi oleh negara. 

Jika RUU Pilkada merenggut hal tersebut berarti negara telah merampas dan merusak prinsip daulat rakyat sesungguhnya, kata puluhan massa saat melakukan aksi unjukrasa di depan Gedung DPRD Sumut, Rabu (17/9). 

Selain itu juga dikatakan mereka, rakyat harus menentukan sendiri pemimpinnya karena itulah hakikat dari demokrasi substansial. Mekanisme pemilihan langsung (Presiden/Wakil Presiden, Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Anggota Legislatif) merupakan esensi partisipasi politik. 

Karena, memberikan ruang yang luas bagi lahirnya pemimpin-pemimpin baru pilihan rakyat. Selain itu, DPR dan Pemerintah harus membuka lagi semua data dana perjalanan pemilihan Kepala Daerah secara langsung yang terbukti 90 persen Pilkada langsung berjalan damai. 

"Proses pemilihan Kepala Daerah secara langsung mendekatkan rakyat dengan calon pemimpinnya melalui penyelenggaraan tahapan pemilihan umum yang bebas, jujur dan adil," ujar mereka. 

Jadi, jika yang dikawatirkan adalah persoalan penyelenggaraan maka pelaksanaan Pilkada lebih efisien dengan cara serentak yang telah disahkan melalui keputusan Mahkamah Konstitusi. 

Dalam hal ini, pemerintah dan DPR harus menyadari bahwa prakteknya politik uang (jual beli suara) merupakan produk dari prilaku kebanyakan elite yang hendak menjadi pemimpin. 

Tetapi tidak berakar di masyarakat. Oleh karena itu, proses Pilkada Langsung membuat rakyat bisa menagih janji-janji pemimpinnya. 

Sehingga, pemimpin akan lebih akuntabel dalam menjalankan pemerintahannya. Pilkada langsung sejatinya adalah esensi demokrasi. Karena, itu mengembalikan Pilkada kepada DPRD berarti kemunduran, terang mereka. Para pengunjukrasa disambut oleh Budiman Nadapdap dari Fraksi PDI-P, Sopar Siburian dari Fraksi Demokrat, Yantoni Purba Fraksi Gerindra, Yassir Ridho dari Fraksi Golkar, Rifai Tambunan dari Fraksi PAN. 

Diantara anggota yang turut menandatangani di kain putih adalah Budiman Nadapdap dari Fraksi PDI-P dan Sopar Siburian dari Fraksi Demokrat. 

Para wakil rakyat dihadapan pengunjukrasa mengatakan, hal ini akan diteruskan ke DPR RI. Kami sepakat ini diteruskan ke DPRRI. Karena mekanismenya ada. (Winda)