Pelantikan DPRK Bireuen Diwarnai Aksi Sejumlah Ormas

Bireuen, (ABP)

Sejumlah ormas yang menamakan diri Gerakan Mahasiswa dan Pemuda (GEMPA) Bireuen, yang terdiri dari GaSAK, BiMA, RATA, SKePA, GISA, GNPK Aceh, FKMB, KP3A, HMI, PEMA UNIMUS, DEMA IAI, LPM SA, BEM STIE, BEM FISIP UNIMUS, BEM EKONOMI UNIMUS, BEM AKBID MUNAWARAH, berdemo didepan gedung DPRK Bireuen saat pelantikan anggota dewan periode 2014-2019, Senin (1/9/2014). 

 Koordinator lapangan Mukhlis Munir yang ditemui usai aksi menyampaikan sekitar lima ratusan pendemo hadir di pelantikan DPRK Bireuen periode 2014-2019 dalam rangka menuntut agar sejumlah anggota dewan yang baru dilantik bisa menunjukkan kinerja yang lebih baik. Apalagi komposisi kursi DPRK saat ini sangat proforsional dan ini didasari fonomena kegagalan yang telah ditoreh anggota DPRK 2009-2014.

Dalam pernyataan mereka yang ikut dibagi-bagikan tersebut ikut memuat, selain pengalokasikan anggaran yang tidak bermanfaat, pemborosan uang daerah sehingga membuat pembangunan Bireuen stagnan, tidak ada perubahan yang signifikan.

Juga setiap tahunnya ratusan hektar sawah warga kering, mereka masih mengharap air hujan, pemerintah mengabaikan penderitaan petani tanpa memikirkan solusi, pemerintah sibuk dengan acara ceremony padahal rakyat intelektualnya saja susah mencari kerja, apa lagi yang tanpa pendidikan otomatis menjadi pengangguran abadi dan bahkan mengemis karena terpaksa. 

Mahasiswa dan Pemuda Bireuen (GEMPA-Bireuen) menyatakan sikap sebagai berikut, mendesak anggota DPRK Bireuen periode 2014-2019 untuk menghapus anggaran Aspirasi Dewan dan mengalokasikan seluruh dana aspirasi untuk menaikkan jumlah anggaran Alokasi Dana Gampong ( ADG ). Mendesak anggota DPRK Bireuen periode 2014-2019 untuk melakukan efesiensi terhadap belanja aparatur yang selama ini banyak terkuras untuk honorarium pegawai dan studi banding yang tidak bermanfaat untuk daerah.

Meminta anggota DPRK Bireuen periode 2014-2019 untuk lebih jujur, aspiratif dan amanah sesuai dengan nilai-nilai syariat Islam, anggota DPRK harus menjadi teladan bagi upaya penegakan syariat Islam secara kaffah di kabupaten Bireuen. Meminta anggota DPRK Bireuen periode 2014 – 2019 untuk rajin turun kelapangan guna mendengar aspirasi masyarakat serta mengawasi pembangunan yang dijalankan oleh pemda kabupaten Bireuen. 

Meminta anggota DPRK Bireuen periode 2014-2019 untuk lebih transparan dan taat aturan, khususnya menyangkut kewajiban terhadap pelaporan harta kekayaan (LHKPN) sesuai dengan UU No.28/1999 & UU No.30/2002, selambat – lambatnya 2 bulan setelah pelantikan. Untuk memuluskan tuntutan di atas pendemo meminta anggota DPRK Bireuen untuk membubuhi tanda tangan di atas petisi yang diajukan, akibatnya dua puluh (20) anggota dewan dari sejumlah 40 anggota DPRK Bireuen sepakat mendatanganinya.

Diantaranya Salwa Hanum S. Pd (PA) satu-satunya anggota dewan (perempuan) yang terpilih di Bireuen ikut pakat mendatangani petisi, Faisal Hasballah AMD (Gerindra), Mukhlis Rama (PAN), Muzakkir M.Nur S.Sos (PNA), H. Muhammad Amin (Keuchik Min) GOLKAR, dan beberapa lainnya turut membubuhi tandatangan terhadap petisi yang di sodorkan mahasiswa.(rel)