Sangat Kental Nuansa Balas Dendam Pada UU Pilkada

Medan(ABP)

“Kau yang mulai, Kau yang mengakhiri”. Potongan bait lagu dangdut yang pernah populer belasan tahun lalu, sepertinya sangat ngepas dengan pengesahan RUU Pilkada Tak Langsung yang dilakukan wakil-wakil rakyat terhormat di gedung DPR RI, Kamis (25/9/2014) hingga dinihari Jumat (26/9/2014). 

Kusbianto, SH,MHum

Betapa tidak, karena Pemilihan Langsung yang dilahirkan wakil-wakil rakyat di DPR RI itu untuk memenuhi tuntutan ‘reformasi’ semasa Amin Rais ternyata kandas di tengah perjalanannya. 

“Kita menyayangkan Pilkada langsung itu tidak mendapat tempat di hati wakil-wakil rakyat yang pro reformasi dan demokrasi. Seharusnya jika pesta demokrasi rakyat lima tahunan itu terdapat dampak negatifnya, yah harus direvisi kembali. 

Bukannya harus diganti. Ibarat menangkap seekor tikus di lumbung padi, yang ditangkap kan tikusnya, bukan lumbungnya diberangus (dibakar) habis,” kata Rektor Universitas Dharmawangsa (Undhar) Medan, H.Kusbianto, SH, MHum saat ditanyakan komentarnya ataas pengesahan RUU Pilkada Tak Langsung (melalui DPRD), via telepon seluler (ponsel), Jumat malam (26/9/2014). 

Menurut Kusbianto, mantan Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan, jika sudah disahkan, yah sudahlah. Itu kan pilihan wakil-wakil rakyat di DPR RI, yang didominasi Koalisi Merah Putih. 

Namun begitu, jika pengesahan RUU Pilkada Melalui DPRD tersebut mengundang protes besar rakyat dalam minggu-minggu ini, maka tidak tertutup kemungkinan RUU tersebut tidak jadi dibuat undang-undangnya. 

“Peluang untuk mengembalikan kedaulatan rakyat itu masih terbuka. Kuncinya tinggal di Mahkamah Konstitusi (MK),” tandas Kusbianto. 

Disebutkan, pengesahan RUU Pilkada Melalui DPRD diduga sangat kental dengan nuansa politis dan balas dendam akibat kekalahan Koalisi Merah Putih pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 9 Juli 2014 lalu. 

Sehingga mereka diduga menciderai pesta rakyat lima tahunan itu dengan membuat dalih yang terkesan mendiskreditkan rakyat dan lainnya. 

Dulu, lanjutnya kita sama-sama mengetahui bahwa digelindingkannya Pilkada langsung itu akibat dampak negatif yang banyak diitimbulkan melalui produk Pilkada Melalui DPRD seperti korupsi maupun penyalahgunaan wewenang kekuasaan. 

“Jadi yang kita kuatirkan adalah buruknya mentalitas sang pemegang kekuasaan akan terjadi lagi,”ucapnya seraya mengutip ucapan juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Johan Budi di salah satu televisi swasta nasional Jumat (26/9), yang intinya menyatakan, bahwa potensi terjadinya korupsi diperkirakan lebih banyak dihasilkan oleh Pilkada melalui DPRD. 

Kusbianto juga menyesalkan kebijakan wakil-wakil di partai berkuasa yang dipimpin Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).Sebagian besar dari mereka malah melakukan ‘Walk out’ atau meninggalkan ruang sidang paripurna menjelang penentuan pengambilan keputusan sidang paripurna. 

Padahal dalam lobi-lobi sebelumnya, wakil-wakil rakyat Partai Demokrat ini sudah menyepakati akan memilih Pilkada Langsung. Nyatanya, mereka malah mengenyampingkan keberadaan Ketua Umum DPP Partai Demokrat. 

“Kita juga heran dan mempertanyakan hal itu, apakah walk out itu atas perintah Presiden SBY atau bukan,” bebernya. 

Lebih jauh disebutkan, bahwa dalam hitung-hitungan politik, wakil-wakil rakyat di DPR RI lah yang lebih paham. Sementara rakyat tidak mengetahui yang namanya politik sesungguhnya.  Karena Partai Politik (Palitik) sejauh ini sangat kurang melakukan pendidikan politik kepada rakyat kecil.
“Pengesahan RUU Pilkada Melalui DPRD juga bisa dijadikan pembelajaran bagi rakyat kecil.  Betapa tidak enaknya menjadi penonton di saat reformasi sudah bergulir belasan tahun lalu,” pungkas Kusbianto. Bah! (vandey)