Romo Syafii : Indonesia Kembali Kepada Jati Diri Demokrasi

Medan(ABP)

Pasca disahkannya Rancangan Undang-Undang Pilkada Tak Langsung melalui sidang paripurna DPR RI yang berjalan alot di gedung parlemen sampai Jumat dinihari (26/9/2014), menuangkan pro dan kontra di Indonesia. Namun H.R.Muhammad Syafii, SH, Mhum, yang kerap disapa Romo menilai bahwa dengan Pilkada melalui DPRD, Indonesia kembali kepada jati diri demokrasi Pancasila, sebagaimana tercantum dalam sila keempat.  

“Selain itu Indonesia juga berhasil memperkecil peluang pemodal asing untuk memenangkan calon KDH yang akan mereka jadikan mesin penjual kekayaan Indonesia kepada mereka (asing). 

H.R.Muhammad Syafii, SH, Mhum

Bahkan dengn Pilkada melalui DPRD, Indonesia juga berhasil menghemat Rp.70 triliun Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) untuk belanja pembangunan sekaligus membatalkan rencana menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang tak masuk akal,” cetus Romo di Jakarta saat dihubungi via telepon seluler Jumat sore, (26/9/2014). 

Menurut Romo yang terpilih menjadi anggota DPR RI priode 2014-2019, pilkada langsung selama ini membutuhkan biaya sangat besar sehingga partai terpaksa mencalonkan orang luar yang punya uang. 

Bahkan, sebut mantan anggota DPRD Sumut priode 1999-2004, para pengamat dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) melawan Pilkada dengan DPRD karena kepentingan mereka terancam. Selama ini mereka dapat duit banyak dengan jadi konsultan dan bikin survei di Pilkada-Pilkada. 

“Saat ini banyak orang tidak tahu bahwa untuk menguasai dunia ‘Syahadatain’ adalah Demokrasi dan Globalisasi. Kemudian dengan itu USA menularkan budaya Liberalism dan Capatalism,” tegas Romo. 

Disebutkan, Pilkada melalui DPRD jelas paling sesuai untuk masyarakat kita yang lebih dimobilisasi dari pada ‘berdemokrasi’ bila Pilkada dilaksanakan secara langsung. 

Saat ini, masyarakat kita telah melihat Pilkada langsung sebagai momen mendapat ‘uang receh’ katimbang memilih pemimpin yang baik dan amanah. 

Saat ditanyakan langkah dan penguatan apa yang akan dilakukan anggota DPR RI priode 2014-2019 pada Pilkada melalui DPRD yang sebelumnya sarat dengan money politik antara anggota dewan dengan Bakal Calon KDH, Romo hanya menegaskan, nanti kita akan pastikan bahwa pencaloan KDH tidak boleh pakai uang. 

Seperti diketahui, anggota DPR RI priode 2014-2019 se Indonesia akan dilantik di gedung parlemen Senayan Jakarta pada 1 Oktober 2014 mendatang. (vandey)