Copot Kepala BKD Provsu

Medan(ABP)

Anggota DPRD Sumut Iman B Nasution meminta kepada Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujonugroho untuk segera mencopot Kepala Badan Kepegawain Daerah (BKD) Pemprovsu Pandapotan Siregar.

Hal tersebut ditegaskannya kepada wartawan, Rabu (3/9) terkait keluhan sejumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang mengurus permindahan dipersulit Disebutkan anggota Fraksi Gerindra DPRDSU ini, sejak Pandapotan menjadi Kepala BKD Pemprovsu sudah mulai menunjukkan 'Taringnya' di instansi yang dipimpinnya itu. 

Hal ini dibuktikan dengan sikap arogan Pandapotan ketika PNS yang bersangkutan akan mengurus permindahan ke dinas atau instansi lainnya baik itu ke Provinsi atau kabupaten/Kota lainnya. Bukan itu saja, kata Iman.

Pandapotan malah mengancam PNS tersebut untuk membuat surat pernyataan untuk tidak meminta jabatan , tunjangan atau lainnya. 

Melihat sikap 'arogan' pejabat ini seharusnya Gubsu segera mencopotnya dari jabatan tersebut karena dinilai tidak layak menjadi panutan.. 

"Bagaimana mungkin seorang Kepala BKD Provsu seperti Pandapotan bisa menjadi panutan bagi PNS lainnya sementara sikap arogannya tidak mencerminkan seorang pemimpin," ujar Iman menyesalkan sikap Pandapotan yang dinilai terlalu arogan. 

Masih menurut Iman, BKD Provsu sudah lama menjadi sorotan DPRD Sumut apalagi jika musim 'mutasi' jabatan maka instansi ini menjadi 'ladang rupiah' yang sangat besar. Dan ini bukan rahasia umum lagi baik untuk Provinsi maupun kabupaten/kota yang ada di Sumatera Utara. 

Lanjutnya lagi, jika ada koordinasi BKD kabupaten/kota ke Provinsi untuk mutasi bagi pejabat eselon 2 dan 3 maka pihak BKD kabupaten/kota wajib memberikan 'setoran' ke BKD Provsu. Demikian juga persoalan para mantan pejabat dan PNS Pemprovsu yang sudah selesai menjalani hukuman Statusnya sampai sekarang tidak jelas . 

Padahal, kata Iman PNS Pemprovsu itu setiap harinya masuk bekerja namun mereka tidak pernah diabsen bahkan bukan itu saja merekaterkesan diterlantarkanm "Mereka juga manusia dan punya anak dan istri yang masih butuh biaya. 

Bagaimana mungkin mereka bisa menyambung hidup kalau status mereka tidak jelas di kantor Gubsu, sementara mereka masih menerima gaji meski harus dipotong tiap bulannya," ujar Iman. Melihat ketidakarifan Kepala BKD Provsu inilah. 

Iman mendesak Gubsu segera mencopotnya dari jabatan strategis tersebut. 100 PNS Pindah Dilayani Sementara di tempat terpisah wartawan yang mengkonfirmasikan terkait banyaknya keluhan perpindahan PNS baik ke Provinsi dan kabupaten/kota lainnya kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provsu Pandapotan Siregar, Rabu (3/9) mengatakan 100 orang PNS yang pindah ke Provinsi liuar Sumatera Utara dan kabupaten/kota di Sumatera Utara siap dilayani setiap harinya. 

 "Lihatlah saya tidak pernah menahan nahan perpindahan PNS bahkan semua berkas di meja saya bersih dan sudah dibereskan semua," ujar Pandapotan kepada wartawan. 

Lanjut Pandapotan , kalau mau pindah ke Dispendasu atau pejabat eselon yang minta staf harus jelas alasannya tapi kalau mau pindah ke luar provinsi 100 orang satu hari kita kasih. 

Dikatakannya lagi, sebaiknya koordinasi dulu kepada Kabid Mutasi tentang kebijakan yang dikeluarkannya agar jangan bias persepsi apa salah atau benar yang dibuat,kata Pandapotan . 

Sementarta di tempat terpisah beberapa PNS Pemprovsu yang namanya tak mau ditulis menyebutkan pengurusan perpindahan ke luar Provinsi dan ke dinas lainnya sekarang ini dipersulit pihak BKD. Ironisnya lagi sebut sumber yang namanya mohon tak ditulis menyebutkan dia sudah menghadap Kepala BKD Provsu Pandapotan Siregar tapi ketika berhadapan dia disuruh buat surat pernyataan agar tidak minta tunjangan , jabatan dan lainnya. 

Bahkan bukan itu saja perpindahannya itu sudah dilaporkan kepada Sekda Provsu Nurdin Lubis. Namun oleh Pandapotan , hal itu tidak digubris. Melihat sikap 'argan' Kepala BKD Provsu ini para PNS jajaran Pemprovsu merasa resah dan dinilai tidak layak menjadi pejabat, ujar sumber PNS tersebut. (Eris/Winda)