Kades Sei Raja Diduga Korupsi Dana ADD Tahun 2013

Labuhanbatu Utara, (ABP) 

Kepala Desa Sei Raja Kecamatan NA IX-X, Labuhanbatu Utara, Sarwono dalam pemerintahannya diduga menyalahgunakan Alokasi Dana Desa (ADD) dari APBD Kabupaten Labuhanbatu Utara (Labura) Tahun Anggaran 2013. Karena sejak diterimanya dana anggaran untuk desa hingga berakhirnya tahun anggaran 2013 tidak ada pembangunan fisik yang dilakukan. Padahal, sesuai rencana awal, ADD yang dikucurkan senilai Rp. 150 juta diperuntukan untuk pembangunan di desa tersebut. 

Hal ini terungkap saat ada pertemuan seluruh kades sekecamatan NA IX-X di kantor camat. Usai pertemuan, salah satu kades yang enggan disebutkan namanya pada waktu itu sedang berbincang dengan Kades Sei Raja. ”Berapa pak habis saat pemilihan kepala desa kemaren pak? Dijawab Sarwono, ya kurang lebih Rp.100 jutaan lah pak. “Jadi uang itu sudah kembali pak?”. “Alhamdulillah sudah pulang pak”. “Cepat juga ya pak?”. “ADD kemaren ada sekitar Rp.150 juta pak, itulah pengganti uangku yang habis waktu pemilihan kemaren”. “Berarti sudah balen lah ya pak?”. Dijawab Sarwono lagi, begitu lah pak kira-kira”. 

Dari informasi yang berhasil di himpun wartawan ABP ke delapan kepala dusun di Desa Sei Raja, semuanya hampir seragam yang menyatakan bahwa di tahun 2013 tidak ada pembangunan untuk desa tersebut. 

Bahkan Kamal Pasaribu Kadus Pinang Lombang Bawah, menegaskan tidak ada bangunan tahun 2013 yang memakain dana ADD. Ketika didesak ia hanya menjawab,”gak tau-tauan aku itu”. 

Saat ABP mengkonfirmasi kepada Kades Sarwono tentang ADD tahun 2013, Sarwono tidak dapat menjawab. Ia bahkan marah-marah. ”Tidak ada konfirmasi-konfirmasian, saya tidak ada masalah, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) pun sudah saya surati, tanya ke Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa,”katanya, Senin (25/08/2014). 

Kabid Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD), M.Lubis saat dikonfirmasi tentang hal ini menolak menjawab. ”Saya tidak bisa ngasi informasi pak tanpa sepengetahuan pimpinan Kaban, tanya pak Kaban aja Pak, kalau pak Kaban setuju, baru saya bisa ngasi (tahu) pak,”katanya. 

Ketika ditemui Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Marwan, SH justru buang badan. Ia bilang, Perdes tidak ada disini pak, sok tau aja itu, minta sama Kadesnya aja pak, karena yang ngeluarkan itu kan Kades”. (ZH)