Warga 13 Desa Tuntut Persamaan Hak CSR PTPN IV

Padang Lawas, (ABP) 

Warga 13 desa yang terdiri dari Desa Pasir Julu, Lumban Huayan, Sungai Jior, Pasir Jae, Hurung Jilok, Tanjung, Roburan, Tanjung Balai, Air Balai, Siraorao, Parau Sorat, Janji Raja, dan Ujung Batu Kabupaten Padang Lawas (Palas) memprotes pembagian CSR (bantuan sosial-red) oleh PTPN IV yang dianggap berbeda jauh dengan 4 Desa lainnya yakni Desa Ramba, Siginduang, Ampolu, dan Mananti Sosa Julu. Bentuk perbedaan hingga warga 13 desa protes sebab mereka hanya menerima Rp. 4.470.000, sementara 4 desa itu mendapat Rp. 12. 470.000.

Informasi yang dihimpun, sebagai bentuk kekecewaan warga 13 desa terhadap perbedaan pembagian itu, sekitar seribuan warga melakukan aksi unjukrasa hingga memblokir Jalinsum Sibuhuan-Sosa, Senin (30/6) sekira pukul 11.00 hingga pukul 16.00. Akibatnya Jalinsum putus total selama aksi pemblokiran tersebut. Jalinsum baru dapat dibuka setelah warga mendapat telepon dari Wakil Bupati Palas sebagai jaminan penyelesaian atas tuntutan warga 13 desa tersebut untuk esok harinya. 

Amatan ABP, Selasa (1/7) disimpang Tujuh Belas PTPN sesuai dengan janji Wakil Bupati Ahmad Zarnawi Pasaribu menemui warga 13 desa guna menyelesaikan permintaan warga atas persamaan hak ke PTPN. Dalam kesempatan itu Zulfan Hasibuan sebagai salah satu perwakilan warga menuturkan bahwa keinginan warga 13 desa hanya menuntut persamaan hak sesuai perjanjian dengan 4 desa lainnya. Dalam hal ini warga meminta waktu selambat-lambatnya tuntutan mereka harus sudah direalisasikan dalam 5 hari kedepan. “Jika tidak kami warga 13 desa berkisar 4.000-an KK akan bersama-sama melakukan penyetopan aktifitas di lokasi Afdeling 1, 2, dan 3. Bahkan dalam waktu yang ditentukan itu masih belum juga kami akan mengkapling afdeling 1, 2, dan 3,” tegas perwakilan warga bersamaan sahutan warga yang berkumpul dihadapan Wakil Bupati dan rombongan. 

Dalam kesempatan itu Wakil Bupati menyatakan kesiapannya atas nama Pemda untuk memfasilitasi dan menjembatani warga 13 desa ke pihak PTPN memenuhi tuntutan tersebut. Bahkan Wabup berjanji segala sesuatunya yang bersangkutan dengan CSR PTPN terhadap warga siap memperjuangkannya. 

 

Dalam hal ini Wabup meminta waktu memenuhi prosedur-prosedur sesuai ketentuan yang berlaku untuk diajukan ke pihak PTPN. Sementara itu pejabat administrasi Kebun Sosa Darmanto saat dikonfirmasi menyebutkan bahwa pihaknya sepenuhnya telah menyerahkan hal ini ke Pemda dengan mendapat pengawalan ketat dari pihak Danrem, Kawal Samudra, Dandim, Polres Tapsel. Lebih lanjut hasil daripada mediasi warga bersama Pemda akan dipenuhi oleh pihak PTPN. 

Selanjutnya mengenai aksi warga melakukan penyetopan dan pengkaplingan itu juga diserahkan ke pihak hukum. "Ya sah-sah saja jika itu kehendak warga, namun kita ketahui ini adalah Negara hukum dan kita juga merupakan salah satu perusahaan resmi milik Negara yang taat terhadap ketentuan. Persoalan ini juga telah kita serahkan ke Pemda, apapun hasilnya nanti sesuai dengan prosedur kita akan jalankan. Namun yang pasti sebagai perusahaan Negara jangan sampai sejumlah pihak mencoba untuk melakukan pemerasan terhadap kami, sebab ketentuan dan tuntutan sudah kami laksanakan, bahkan ada bukti sama kami bahwa sejumlah pihak terlibat seolah memeras. Dan ini yang akan kami tindak lanjuti nantinya ke Polda atau pun ke Polri," terang Darmanto.

Sebelumnya kekecewaan warga 13 desa yang memuncak berawal dari pertemuan yang gagal digelar di Kantor Bupati antara Pemda, PTPN, dan perwakilan 13 Desa sekitar pukul 09.00 WIB. Hingga pukul 10.00 WIB pertemuan untuk membahas perbedaan penerimaan 13 desa dengan 4 desa lainnya itu belum juga digelar. Sehingga sekitar pukul 11.00 WIB massa yang terkoordinir melakukan aksi pemblokiran Jalinsum tepat di simpang tujuh Belas PTPN. 

Akibatnya arus lalu lintas dari kedua arah putus total selama aksi pemblokiran tersebut. Baru sekira pukul 16.00 WIB jalinsum dapat dibuka kembali oleh warga setelah mendapat jaminan dari Wakil Bupati ikut serta dalam penyelesaian tuntutan warga 13 Desa tersebut. (Sah)