Usut Pembangunan Masjid Agung Kisaran

Kisaran,(ABP) 

Pembangunan Masjid Agung berbiaya puluhan miliar di Jalan A Yani Kisaran atau tepatnya di depan Kantor Bupati Asahan, terindikasi korupsi.Demikian dikatakan Ketua Asahan Pers Club (APC), Qushaeri, Minggu (13/7). Menurutnya, pada tahun 2010 lalu dibuat DED Pembangunan Masjid Agung/ Islamic Canter oleh konsultan melalui lelang di Dinas PU Kabupaten Asahan dengan dana Rp 150 juta, yang terealisasi di Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Asahan sebesar Rp 148.900.000 (LKPj Tahun 2011).

Setelah itu dilanjutkan dengan pembangunan tahap I (pertama) dalam nota kesepakatan prioritas dan plafon anggaran sementara tahun anggaran 2011 ditandatangani Bupati Asahan Drs H Taufan Gama Simatupang MAP dengan Pimpinan DPRD Kabupaten Asahan selaku Ketua Benteng Panjaitan SH, dan Wakil Ketua Ir Arief Fansyuri Nasution MSi, Dahron Hutagaol SE, Armen Margolang pada Desember 2010 sebesar Rp 5 miliar untuk pembangunan pondasi.

Pada pembangunan tahap I (bukan tahun jamak) dengan anggaran Rp 5 miliar pemenang lelang/ pelaksana adalah PT Kartika Indah Jaya dengan nilai kontrak Rp 4.975.709.000,- di Dinas Pekerjaan Umum Pemkab Asahan mulai dikerjakan 13 September 2011 s/d 20 Desember 2011 sesuai laporan mingguan oleh Portal Utaman Konsultan Teknik & Pembangunan.

Qushaeri menjelaskan, dari rencana anggaran tahap I sebesar Rp 50.130.420.000, sesuai dengan perhitungan RAB yang disusun CV Lizuro, maka tahap berikutnya penganggaran seharusnya menjadi+/- Rp 45.130.420.000 lagi sebelum dibuat tahun jamak pada hari Rabu tanggal 30 November 2011 sisa anggaran yang +/- Rp.45.130.420.000 diubah sistem pengerjaannya menjadi tahun jamak 2012 s/d 2014, menjadi Rp 45.000.000.000 yang terbagi atas :

A.Tahun Anggaran 2012, Rp 15.000.000.000,-B. Tahun Anggaran 2013, Rp 18.125.590.977,- C.Tahun anggaran 2014, Rp 11.874.409.021, dan ditandatangani Bupati Asahan Drs H Taufan Gama Simatupang MAP, sebagai pihak pertama dan pimpinan DPRD Asahan yaitu 1 Drs Mapilindo MPd, 2. Ir Arief Fansyuri Nasution MSi, 3. Dahron Hutagaol SE, 4.Armen Margolang, sebagai pihak kedua dalam bentuk nota kesepakatan Nomor : 910/8322 dan Nomor :910/2426.

Dalam hal ini perlu dipertanyakan sisa anggaran yang disetujui sebelum tahun jamak sebesar Rp 130.420.000 dialokasikan ke mana? Mengapa anggaran tersebut digenapkan menjadi Rp 45 miliar dan nota kesepakatan penggunaan anggaran pembangunan tanpa melalui persetujuan paripurna DPRD Asahan dan anggota DPRD lainnya tidak ada yang mengetahui.

Sementara, berdasarkan Permendagri No 21 tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Permendagri No 13 tahun 2006 tentang pedoman penggelolaan keuangan daerah, untuk penganggaran kegiatan tahun jamak didasarkan pada persetujuaan DPRD dalam bentuk nota kesepakatan antara Bupati dan DPRD.

Mekanisme persetujuaan DPRD harus melalui paripurna karena tahun jamak harus berbentuk peraturan daerah (Perda), sehingga tiap tahun wajib dianggarkan karena sudah ada payung/ dasar hukumnya.

Diduga bupati tidak ada mengajukan permintaan persetujuan ke DPRD, hanya merupakan kebijakaan Bupati dan Pimpinan DPRD saja hingga terlaksana pembangunan tahap lanjutan.

Perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan/ketentuan tersebut di atas."Dalam hal ini patut diduga telah terjadi penyalahgunaan kewenangan atau melebihi kewenangan sehingga patut juga diduga timbulnya KKN yang mengakibatkan kerugiaan keuangan daerah sebesar yang dianggarkan,"pungkas Qushaeri.(jc/a)