Tunggakan DBH Pemprovsu ke Dairi Rp13 Miliar

Sidikalang, (ABP) 

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) masih menunggak Dana Bagi Hasil (DBH) yakni untuk piutang tahun 2011-2012 serta tahun 2014 dengan total sebesar Rp 13 miliar lebih. Meskipun sebelumnya sudah sempat menembus angka sekitar Rp 18.6 miliar, namun bulan April lalu untuk piutang tahun 2011 sudah dibayarkan sebesar Rp 5,6 miliar sehingga sisanya yang Rp 13 miliar itulah yang belum dibayarkan Pemprovsu.

Hal ini dikatakan Sekretaris Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Kabupaten Dairi, Harryson Rumapea, ditemui belum lama ini di kantornya. Rumapea mengatakan, DBH itu bersumber dari pajak kenderaan bermotor, biaya balik nama kenderaan bermotor, pajak air permukaan, pajak kenderaan di atas air, biaya balik nama kenderaan di atas air serta retribusi tera ulang metrologi, jelasnya. Dikatakan, keterlambatan pembayaran DBH dimaksud, sangat berpengaruh terhadap pembangunan di Kabupaten itu. Sebab, dalam asumsi perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota sudah termasuk dianggap sebagai modal dalam APBD setiap tahunnya.

Sehingga sangat dibutuhkan Kabupaten/Kota dalam melanjutkan pembangunan. “Sehingga, sangat kita harapkan pencairan dana dimaksud supaya tidak mempengaruhi pembangunan yang sudah direncanakan,” ujarnya.

Sementara itu, lanjut Harryson, Pemkab Dairi juga sangat mengharapkan pencairan dana yang ikut terpangkas (rasionalisasi) tahun 2013 lalu oleh Pemprovsu sebesar Rp 2,9 miliar lebih untuk lima kegiatan di kabupaten itu yakni pembangunan Lembaga Kebudayaan Pakpak (LKP), pengadaan alat peraga edukasi (APE) untuk PAUD pada Dinas Pendidikan, pengaspalan jalan dan pembuatan tembok penahan kompleks GKPPD Sumbul, pembangunan gedung pemuda serta pembuatan taman di kota Sidikalang.

Kelima kegiatan itu kini menggantung karena dana yang sudah sempat diplot melalui dana bantuan daerah bawaan (BDB) ikut dirasionalisasi dalam keuangan Pemprovsu. “Pemkab Dairi berharap, seyogianya Pemprovsu bisa segera mencairkan dana itu supaya kegiatan atau bangunan yang sudah sempat terlaksana seperti pembangunan gedung LKP, taman kota Sidikalang serta tembok penahan di gereja GKPPD Sumbul bisa dilanjutkan pembangunannya,” sebut Rumapea.(sidia/kp)