Ketua DPRD Padang Lawas Segera Ditahan

Medan, (ABP) 

Penyidik Subdit III/Tipikor Polda Sumut segera menahan Ketua DPRD Padanglawas (Palas) HM Ridho Harahap, tersangka korupsi proyek multy years Kabupaten Palas senilai Rp 9 miliar. Penahanan dilakukan usai penyidik mengirim berkas berita acara pidana (BAP) ke jaksa."Berkas pemeriksaan kasus tersebut sudah selesai, saat ini sedang diperbanyak karena minggu depan sudah kita kirim ke JPU," kata penyidik Tipikor Dit Reskrimsus Poldasu Kompol Ramlan, Kamis (2/7).

Disebutkannya, setelah berkas itu dinyatakan P21 oleh jaksa, maka penyidik segera menahan tersangka untuk diserahkan kepada JPU, berikut barang buktinya."Teknisnya seperti itu, minggu ini berkas pemeriksaan dikirim, setelah P21 maka dilakukan penahanan," ujarnya.

Ia menambahkan tersangka sudah beberapa kali menjalani pemeriksaan di Poldasu. Namun Dewan Pengurus Pusat Koalisi Mahasiswa Padanglawas (Komppas), menilai penyidik Tipikor Poldasu lamban menangani kasus tersebut."Kasus ini sudah lama ditangani Polda, sejak 2010, tetapi ketua DPRD Palas diduga terlibat kasus itu masih bebas," kata Ketua DPP Komppas Ahmad Risky Hasibuan didampingi Ketua Sekretariat Sosa Sekitarnya Sugianto Harahap, kemarin.

Kata dia, pihaknya sudah menanyakan persoalan tersebut ke Poldasu. "Saat audensi beberapa waktu lalu, diterima Kompol A Sinambela, dikatakan penyidik sudah mempersiapkan resume yang akan dilayangkan ke jaksa untuk menangkap HM Ridho," katanya.Ketika itu, sambungnya, penyidik Tipikor Poldasu berjanji melakukan penangkapan sebelum Hari Raya Idul Fitri ini."Kami tunggu janji mereka, karena Bupati Palas telah ditahan atas kasus tersebut, termasuk Kadis PU," katanya, berharap Polda serius menangani kasus tersebut, karena menurutnya penegakan hukum di Sumut, khususnya di Palas sudah pincang.

Proyek multy years Palas dengan anggaran Rp 9 miliar dari APBN TA 2009 dialokasikan untuk pembebasan lahan, pembangunan kantor Bupati Palas, kantor dinas serta sarana dan prasana. Tapi, kata Ahmad Risky, saat itu tidak ada pembangunan, pemerintah kabupaten hanya menyewa rumah untuk kantor dinas."Sudah delapan tahun Palas dimekarkan, tapi baru dua bulan ini kami memiliki kantor bupati, itu juga berasal dari anggaran pendapatan belanja daerah 2013. Jadi kemana uang Rp 9 miliar itu," sebutnya.

Sementara Ketua DPRD Palas HM Ridho Harahap dikonfirmasi mengaku heran dirinya dijadikan tersangka kasus itu."Saya heran, karena justru saya menghibahkan tanah dua hektare dengan nilai Rp 4 miliar kepada pemerintah untuk pembangunan kantor bupati. Soal alokasi anggaran untuk proyek multy years saya tidak tahu, karena saya bukan pengguna anggaran," sebutnya. Disebutkannya, perkara tanah yang dihibahkannya itu menjadi persoalan karena dikatakan belum masuk ke dalam aset. "Tetapi negara tidak dirugikan dalam kasus itu, justru diuntungkan," sebutnya.

Namun saat ini, kantor bupati sudah dibangun megah di Barumun, di atas lahan 2 Ha itu. "Sekarang sudah dibangun, dan tidak ada persoalan karena lahan 2 Ha itu sudah dimasukkan dalam aset, jadi kasus ini hanya persoalan administrasi saja," kata HM Ridho Harahap. (ceseria)