Kejatisu Diminta Usut Dugaan Korupsi Alat Kesehatan Mandailing Natal

Panyabungan(ABP) 

Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu) diminta mengusut dugaan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dalam proyek pengadaan alat-alat kesehatan (Alkes) Tahun 2008 di Dinas Kesehatan Pemkab Mandailing Natal senilai Rp 6.993.273,053,-.

Pasalnya, berdasarkan informasi dihimpun andalas dalam pengadaan Alkes tersebut, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sesuai hasil audit tahun 2009 menemukan kerugian negara sebesar Rp 859.761.750,-. Dugaan KKN dalam proyek Alkes tersebut diduga juga melibatkan Plt Kadis Kesehatan Madina sekarang, Drg Ismail Lubis yang saat itu masih menjabat sebagai Kabid.

Informasinya, dugaan KKN ini sebenarnya sudah pernah ditangani pihak Kejatisu pada tahun 2012 lalu. Namun, hingga sekarang tidak diketahui bagaimana hasil penanganan kasus tersebut. Sementara, Plt Kadis Kesehatan Madina Drg Ismail Lubis, yang dikonfirmasi ke kantornya tidak berada di tempat, dikirimkan sms konfirmasi dan juga telepon langsung sama sekali tidak ada tanggapan.

Sedangkan, Ketua LSM Republik Anti Korupsi Koordinator Daerah Mandailing Natal (LSM Reaksi Korda Madina), Benny Fatahilla Lubis mendesak aparat penegak hukum yang ada di Madina mengusut tuntas dugaan pengendapan dana kapitasi (BPJS) sekitar Rp 5 miliar di Dinas Kesehatan Madina.

"Pengelolaan dana kapitasi di Madina sudah menyalahi peraturan yang ada, karena Plt Kadis Kesehatan Madina, Drg Ismail Lubis diduga kuat melakukan upaya pengendapan dana ke rekening dinas dengan tujuan kepentingan pribadi,"tegas Benny Kepada andalas, Kamis (17/7) di Panyabungan.

Benny berharap agar aparat penegak hukum tidak mengabaikan dugaan pengendapan dana kapitasi ini. Lakukan pengusutan yang insya Allah pasti akan ditemukan jawabannya demi menjauhkan fitnah dari dugaan yang selama ini berkembang di kalangan medis Kabupaten Madina. "Diminta yang mengaudit langsung dana kapitasi adalah BPK dan KPK,"katanya.

Seharusnya menurut peraturan, dana kapitasi tersebut 100 % ditransfer ke rekening Puskesmas. Namun Ismail Lubis diduga tidak terima dengan alasan SDM di Puskesmas tidak mampu dan bertentangan dengan aturan keuangan daerah. Ismail Lubis informasinya menekankan pengelolaan dana BPJS itu 60 % dikelola dinas, dan 40% dikelola pihak Puskesmas.

"Selain dana kapitasi, aparat penegak hukum juga diminta menyelidiki dugaan KKN pemotongan dana BOK sebesar 20 % dari dana BOK Madina sekitar Rp 2 miliar, dan juga jual beli paket proyek pembangunan Poskesdes dan Pustu senilai 10 persen dari pagu dana,"ungkapnya.(sn/a)