Dugaan Korupsi Pajak di Tirtanadi, Kejari Minta Bantuan Ahli

Medan(ABP) 

Penanganan dugaan korupsi penggelapan pajak tahun 2012 di PDAM Tirtanadi senilai Rp800 juta terus 'dikebut' penyidik pidana khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Medan. Bahkan, untuk menuntaskan kasus yang menyeret dua tersangka itu, dalam waktu dekat penyidik menjadwalkan meminta bantuan ahli dari Direktorat Jenderal (Dirjen) Pajak Kantor Wilayah Sumatera Utara (Kanwil Sumut).

 

“Sudah kita kirim surat ke pihak Dirjen untuk mendatangkan ahlinya. Jika tidak meleset sesuai jadwal, pekan depan akan kita mintai keterangannya,” ujar Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Medan, Jufri Nasution SH kepada sejumlah wartawan di ruang kerjanya, Kamis (17/7).

Menurut Jufri, pemanggilan ahli nantinya untuk mengetahui berapa sebenarnya pajak yang sudah disetor PDAM Tirtanadi ke kantor pajak, serta beberapa jenis kewajiban lainnya. “Kita juga akan melihat beberapa kegiatan usaha PDAM Tirtanadi yang memunculkan pajak. Ya normatifnya perusahaan itu sebagai wajib pajak lah,” ungkap lulusan Unsyiah Banda Aceh itu. Beberapa waktu lalu juga lanjut Jufri, timnya juga sudah menerima print out pembayaran pajak Koperasi PDAM Tirtanadi. Dan sementara, memang baru ditemukan tunggakan pembayaran senilai Rp800 juta yang tidak dibayarkan oleh para tersangka.

Sementara, ketika disinggung soal penambahan tersangka baru dalam kasus tersebut, Jufri mengaku masih belum bisa memastikan hal itu. Menurutnya, hal itu nantinya bisa saja berkembang dari pemeriksaan saksi-saksi dan alat-alat bukti yang ditemukan.

“Saya belum bisa pastikan, kita lihat dulu. Kalau memang ada bukti dan data yang mendukung, pasti akan kita jadikan tersangka. Namun sekarang, memang hanya dua tersangka itu saja,” terang mantan Kasidik Kejati Sumut itu.

Sebagaimana diketahui, Kejari Medan resmi menetapkan mantan Kepala Koperasi PDAM Tirtanadi, Subdarkan Siregar dan Kepala Seksi (Kasi) Pembukuan, Suyamto sebagai tersangka pada 16 Juni 2014. Dalam modus dugaan korupsi ini Suyamto meminta uang sebesar Rp800 juta kepada Bendahara PDAM Tirtanadi namun, uang tersebut tidak disetorkan. Malah diduga digunakan untuk kepentingan pribadi kedua tersangka.

Kedua tersangka dikenakan pasal 2, Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31/1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20/2001 junto Pasal 65 Ayat (1) junto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dengan ancaman 20 tahun penjara. (lin/a)