BPKP Temukan Kerugian Anggaran di Karimun

Karimun, (ABP) 

Mapolres Karimun meningkatkan status dari lidik ke lidik terkait kasus penyalahgunaan anggaran Pokja Inklusi Universitas Karimun sebesar Rp 900 juta. Langkah itu diambil, setelah Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menemukan kerugian negara dalam penggunaan anggaran tersebut.

"Sebelumnya kan Polres Karimun sudah melakukan lidik dan saat ini sudah masuk kepada tahap sidik. Dari hasil lidik berdasarkan ekspose Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) memang ditemukan adanya kerugian negara, sehingga harus ditingkatkan kepada status sidik. Selanjutnya, kami akan melakukan penghitungan berapa kerugian yang ditimbulkan. setelah mengetahui berapa kerugian yang ditimbulkan barulah nanti akan disampaikan kepada publik," ungkap Kapolres Karimun, AKBP Dwi Suryo Cahyono melalui Kasat Reskrim, M Yoga Buanadipta, pekan lalu.

Disinggung mengenai data-data tentang kebenaran beberapa kwitansi untuk penerima yang sengaja digelembungkan oleh pokja inklusi kampus UK, Yoga menilai untuk lebih lengkapnya masih menunggu setelah pemeriksaan. Sedangkan siapa saja yang terlibat didalam dugaan penyalahgunaan anggaran yang bersumber dari Dirjen Pendidikan Dasar tersebut, Yoga mengaku untuk sementara masih belum bisa menyampaikannya, karena prosesnya masih berjalan dan nanti akan memeriksa saksi ahli.

Setelah memeriksa saksi ahli lanjut Yoga, baru lah nanti akan ditentukan siapa saja yang akan ditetapkan sebagai tersangka. Yang tim pasti bergerak terus. Mengenai dugaan mengarah kepada tersangka, Yoga mengaku masih menunggu informasi dari pihak Tipikor. "Jangan disangka kasus ini jalan ditempat, memang penanganannya memakan waktu lama karena banyak pihak yang perlu kita periksa. Sampai sekarang saja sudah hampir 200 orang saksi yang kita periksa. Yang jelas sudah ada gambaran lah," imbuhnya.

Sebelumnya, persoalan kejanggalan yang terjadi pada Pokja Inklusi bentukan Rektor UK, Abdul Latif adalah mengangkat dirinya sendiri sebagai ketua pokja tanpa mendapatkan rekomendasi dari Pemkab Karimun dalam hal ini Bupati Karimun. Dimana rekomendasi itu merupakan dasar dari dibentuknya Pokja Inklusi. Keputusan yang diambil Abdul Latif dianggap melanggar aturan yang berlaku. Sedangkan anggaran Rp 900 juta telah diterimanya dari APBN tahun 2012.

Dalam perjalanannya, pokja tersebut menetapkan sebanyak 115 penerima bantuan uang tunai yang merupakan siswa berkebutuhan khusus serta siswa miskin. Namun, proses pencairannya ternyata ada yang satu kwitansi digabung lebih dari 10 penerima, dengan kata lain siswa tidak menerima kwitansi perorangan melainkan kwitansi yang digabungkan.<,/p> Sampai saat ini pokja tersebut telah membubarkan diri karena Pokja Inklusi yang resmi telah didirikan oleh Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Karimun pada akhir tahun 2013 lalu.

Sementara, salah seorang mantan dosen Universitas Karimun (UK), Fitra Taufik memastikan, jika Pokja Inklusi bentukan Abdul Latif tidak pernah mendapatkan rekomendasi dari Pemkab Karimun. Kemudian, sebelum rekomendasi didapat, tahu-tahu uang dari Dirjen Pendidikan Dasar telah cair. Sementara surat yang dimaksud oleh Abdul Latif dalam hal ini dijadikan rekomendasi adalah merupakan surat jawaban dari Pemkab Karimun yang ditandatangani oleh Asisten III, Syamsuardi.

"Demikian pula halnya dengan surat jalan dari Dinas Pendidikan sebagai salah satu syarat untuk mencairkan dana pendidikan inklusi dari Kementerian Pendidikan dan tidak pernah dikeluarkan oleh pemerintah dalam hal ini Dinas Pendidikan. Namun uangnya sudah diterima oleh Abdul Latif. Yang dipertanyakan adalah, kenapa Abdul Latif menandatangani surat perjanjian dengan Kementerian, padahal tidak ada rekomendasi atau SK dari Bupati. Ini artinya dia (Abdul Latif) juga berbohong dengan Pemkab Karimun. Disamping itu pula, seluruh persyaratan yang disebutkan oleh Kementerian tidak dibawa oleh Latif, tapi kenapa perjanjian kerjasama tersebut tetap berlanjut dan telah ditandatangani,” kata Fitra.

Beberapa syarat yang dimaksud oleh Fitra, pertama adalah melampirkan atau membawa proposal pelaksanaan kegiatan. Artinya didalam proposal itu dijelaskan maksud dan tujuan serta sasaran dari kegiatan yang akan dilakukan. Singkatnya, agar jelas program yang hendak dilakukan dan uang itu digunakan untuk apa. Syarat yang kedua menyertakan peraturan Bupati yang mengatur tentang pendidikan inklusi di Kabupaten Karimun. Syarat ketiga, menyertakan surat keputusan bupati tentang pembentukan pokja pendidikan inklusi di Kabupaten Karimun.

Syarat keempat, pihak yang mendapatkan bantuan atau yang menandatangani MoU kerjasama harus dibekali surat tugas yang ditandatangani Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Karimun atau pejabat di lingkungan Disdik yang berwenang. Syarat kelima, harus membawa stempel Disdik Kabupaten Karimun. Syarat keenam membawa materai 6000 dan pas photo terbaru si penandatangan MoU, dalam hal ini Abdul Latif.

Berdasarkan surat dari Kementerian Pendidikan yang memang ditujukan kepada Bupati Karimun menurut Fitra, jelas terlihat bahwa bukan tugas Abdul Latif untuk ikut campur dalam pengelolaan dana bantuan pendidikan inklusif APBN-P 2012. Bupati lah yang memerintahkan pejabat yang harus menandatangani MoU tersebut.(hendri/hk)