Bupati Labura Dilaporkan ke Polisi Karena Diduga Melakukan Pungli

AEK KANOPAN - Terkait adanya dugaan pungutan liar (pungli ) terhadap 60 Kepala Desa se Kabupaten Labuhanbatu Utara (Labura), untuk dana pelantikan Kepala Desa terpilih pada 1 Juli 2016, Bupati Labura H Kharuddin Syah Sitorus SE dilaporkan masyarakat ke Tindak Pidana Korupsi ( Tipikor ) Mapolres Labuhanbatu, Jumat (23/9/2016).

Menurut keterangan salah seorang warga Kecamatan NA X - IX berinisial ZH (30), Sabtu (24/9) di Rantauprapat menyebutkan, bahwa rincian adanya dugaan pungli yang dilakukan Bupati yaitu 53 Kepala Desa dikutip Rp 15 juta perorang dan 7 Kepala Desa lain yang disebut sebut bermasalah saat pemilihan kepala desa diduga dikutip sebesar Rp 27 juta perorang.

“Kita duga total jumlah seluruhnya yang dikutip Bupati sebesar Rp 984 juta rupiah “, kata ZH.

ZH mengatakan sebelumnya telah melakukan konfirmasi ke Bupati Labura melalui surat tertanggal 13 September 2016. Namun, surat pertama tersebut tidak ada jawaban.

“Surat pertama itu kita berikan melalui PNS staf bernama Al Mawaddah diruangan kantor Bupati lantai dua dan ada tanda terimanya “, sebut ZH.

Demikian juga surat kedua tidak juga dijawab ataupun dibalas oleh Bupati.

“Surat konfirmasi kita yang kedua tanggal 19 September 2016 juga tidak dibalas sampai saat ini“, ucap ZH.

Ia menilai, Bupati tidak ada niat baik untuk memjawab ataupun membalas surat konfirmasi dimaksud, sesuai dengan Undang Undang Keterbukaan Informasi Publik ( KIP ). Sehingga, ZH bersama rekannya MT melaporkan Bupati Labura ke Mapolres Labuhanbatu dengan dugaan pungli 60 Kepala Desa dengan dugaan kerugian sebesar Rp 984 juta.

“Bupati H Kharuddin Syah Sitorus SE, harus mempertanggungjawabkan perbuatannya yang telah melakukan dugaan pungli. Sebab, sebagai pejabat publik, seharusnya ia tidak melakukan hal adanya dugaan pungli tersebut“, ujar ZH. (tim)