Presentasi Illiza di Barcelona

Banda Aceh(ABP)

Walikota Banda Aceh Hj Illiza Sa’aduddin Djamal SE tampil sebagai salah-satu pembicara di forum PBB di Barcelona, Spanyol. Acara diselenggarakan di San Pau Art Nouveau Site, Sant Leopold Pavilliun ini. Illiza tampil menyampaikan presentasinya pada 23 Juni 2016 waktu Spanyol.

Dalam presentasinya, ada dua hal penting yang yang dijelaskan Illiza di forum tersebut, yakni permasalahan kemanusiaan yang terjadi pasca musibah gempa bumi dan tsunami pada Desember 2004 dan peran Pemerintah Kota dalam mengatasi permasalahan tersebut di masa mendatang.

Kata Illiza, saat gempa bumi dan tsunami terjadi, kerusakan terjadi secara menyeluruh yang membuat pemerintahan tidak berjalan, dampaknya proses bantuan darurat kepada korban bencana tidak terkoordinir dengan baik. Disamping itu, fasilitas pendidikan, kesehatan, air bersih, dan fasilitas lainnya pada umumnya hancur karena gempa bumi dan tsunami. Pada masa awal bencana, masyarakat menjadi kurang percaya kepada pemerintah karena berpikir bahwa pemerintah tidak bertindak cepat untuk menyelamatkan mereka yang menderita karena musibah tersebut. Kemudian, Kompleksitas kebutuhan dari masyarakat yang heterogen, terutama untuk para perempuan, anak dan yang berkebutuhan khusus, kurang dapat denuhi oleh pemerintah daerah pada saat setelah terjadinya gempa dan tsunami. Persoalan lainnya, kurangnya Koordinasi antara Pemerintah dan para stake holder kebencanaan, baik itu LSM local, nasional dan Internasional, sehingga mereka langsung turun ke desa-desa untuk membantu korban tsunami baik dalam bentuk uang tunai, perumahan, modal usaha, dan lain-lain. Pada umumnya dalam bentuk “cash for work”, sehingga pada saat tersebut, masyarakat kota sempat mengeluarkan statement bahwa mereka tidak memerlukan bantuan dari Pemerintah daerah karena mereka sudah mendapatkan bantuan dari LSM yang ada. Pada 6 bulan sejak musibah tersebut, roda pemerintahan tidak berjalan dengan baik karena disamping infrasruktur pemerintahan yang hancur, ribuan PNS meninggal dan hilang.

“Belajar dari permasalahan tersebut, maka Pemerintah Daerah mencoba mencari solusi agar untuk ke depan jika terjadi bencana, permasalahan tersebut dapat teratasi dan masyarakat dapat tertolong dengan segera tanpa harus menderita berbulan bulan hanya untuk menunggu bantuan dari pemerintah daerah,” Ujar Illiza dalam presentasinya.

Katanya, banyak peran dan kebijakan penting yang telah dibuat oleh pemerintah dalam rangka menjadikan sebuah model Kota yang tangguh terhadap bencana danbest practice untuk kota-kota lainnya di Indonesia, bahkan di dunia internasional, karena musibah ini adalah, salah satu musibah paling besar dalam sejarah kehidupan manusia.

Adapun beberapa kebijakan Pemerintah Daerah yang perlu dilakukan adalah, menerapkan strategi ketahanan terhadap bencana. Dalam hal ini Banda Aceh mengadopsi prinsip siklus manajemen bencana dari Hyogo Framework. Siklus ini meliputi mitigasi, persiapan, respon, dan pemulihan. Selanjutnya pemerintah daerah bekerja sama dengan pemerintah pusat dan LSM membangun Strategi pengurangan resiko bencana (Disaster Risk Reduction) dari aspek fisik dan non fisik. Dalam aspek fisik, seperti membangun sistem peringatan dini, peta administrasi, peta spasial dan peta mitigasi yang menunjukkan daerah yang rentan bencana, kemudian peta perencanaan tata ruang, escape road dan escape building dll. Sedangkan pada aspek non fisik, seperti membuat pelatihan dan capacity building kepada masyarakat tentang bencana dan cara mengatasi/mengurangi resiko bencana, memasukkan kurikulum tentang kebencanaan dalam mata pelajaran di semua tingkatan sekolah, dan Universitas, membuat SOP tentang kebencanaan, serta banyak hal lainnya yang sudah dan sedang di lakukan oleh pemerintah. Namun salah satu kunci yang mempercepat proses pemulihan paska bencana tahun 2004 adalah kearifan lokal aceh. Masyarakat Aceh dikenal sebagai orang-orang memegang teguh ajaran agama yang yakin dan percaya bahwa adanya hari akhirat, sebagai tempat untuk bertemu kembali dengan keluarga yang telah hilang. Inspirasi lain dari kearifan lokal adalah ajaran bahwa "ada kebahagiaan setelah kesulitan", bencana adalah ujian dari Allah SWT agar kita bisa menjadi lebih baik dan masih banyak nilai-nilai kearifan lokal lainnya yang mengacu pada agama serta budaya.

Kemudian, membangun koordinasi yang baik dengan semua stakeholder kebencanaan baik secara vertical dengan pemerintah pusat maupun horizontal dengan berbagai LSM dan mitra kerja yang bergerak dibinga kemanusiaan dan kebencanaan, koordinasi tersebut dibangun melalui kerjasama dalam membangun masyarakat kota yang mempunyai rasa kebersamaan dan saling tolong menolong terutama dalam mengurasi resiko bencana. Pelaksanaan Tsunami Drill bersama- sama untuk mengetahui peran masing-masing sehingga tidak terjadi miss komunikasi pada saat tanggap darurat.

Selanjutnya, melakukan penguatan kelompok yang kurang terwakili dalam perencanaan dan kesiapan bencana, Tindakan Affirmative action disusung untuk memastikan bahwa perempuan dan anak-anak merupakan bagian integral dari system pembangunan kota. Perempuan menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan dalam setiap tahapan pembagunan kota, seperti dalam Perencanaan, pengorganisasian, Imlemetasi dan Pengawasan. Salah satu sarana untuk menyalurkan aspirasi khusus perempuan adalah di tahapan perencanaan pembangunan kota, yang disebut dengan Musyawarah Rencana Aksi (MUSRENA) Perempuan. Hal ini telah berdampak pada perspektif yang berbeda dalam pengembangan kota dan menyediakan kebutuhan dasar yang lebih baik tentang kesadaran terhadap bencana. Oleh karena itu, Semakin besar ketahanan dan ketangguhan masyarakat dari berbagai lapisan masyarakat, semakin besar kekuatan untuk mengurangi resiko bencana.

Selain Illiza, ada empat pembicara lainnya yang juga tampil di forum ini, yakni Gisele Irenee Koula, Kepala Kabinet Kota Bangui, Republik Afrika Tengah, Mare Lo, Spesialis Disaster Risk Reduction, Badan Manajemen Kebencanaan Sinegal, Cemal Bas, Spesialis Bidang Ekonomi pada bidang hubungan internasional, Asosiasi Kota-kota di Turki dan Simone Giovetti, Kepala Global Task Force Tanggap darurat untuk Kebijakan local dan Regional. Pengalaman dan masukan dari para pemateri ini nantinya akan menjadi rekomendasi konkret bagi Forum World Humanitarian Summit (WHS) di tahun 2016. (Mkk)