DPRD Sumut Pertanyakan Pajak PT.Inalum Cuma Rp.30 M

Medan,(ABP)

Karena Perolehan pajak yang dikutip dari PT.Inalum dewasa ini menurun drastis sampai 90 persen lebih. Maka DPRD Sumut mempertanyakan kenapa penurunan itu bisa terjadi. Padahal sebelumnya, ketika PT.Inalum, perusahaan patungan antara negara Jepang dengan Indonesia, pendapatan pajak mencapai Rp. 430 miliar, tapi setelah menjadi Badan Usaha Milik Negara (BUMN), malah perolehan pajaknya cuma Rp.30 miliar.

M. Sitompul

“Hal ini kan menjadi penghasilan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sumut berpengaruh besar dalam rangka percepatan pembangunan di Sumut. Jadi makanya kita pertanyakan pada rencana pembentukan Pansus Tata Kelola Danau Toba. Namun anehnya, pada rapat Badan Musyawarah, beberapa anggota Komisi B DPRD Sumut malah meminta penundaan pembentukan Pansus tersebut dengan alasan perlu pengkajian lebih dalam lagi rencana tersebut,” kata Mustofawiyah pada wartawan di gedung dewan, Selasa (9/6).

Kaitannya PT.Inalum dimasukkan dalam Pansus Danau Toba itu bukan karena masalah lingkungan, tapi kita pertanyakan mengapa perolehan pajak dari PT.Inalum merosot drastis. Jadi kawan-kawan wakil rakyat lainnya dapat mengerti dan memakluminya.

"Wajar jika kami pertanyakan masalah tersebut, karena sebelum mata rantai kerjasama antara negara Jepang dengan Indonesia diputuskan, pajaknya luar biasa. Tapi saat sudah menjadi perusahaa milik anak bangsa sendiri, kenapa menukik tajam pajaknya,” katanya.

Menurut dia, dari data yang tercatat, satu tahun PT.Inalum menjadi BUMN, produksi alumunium ingot meningkat. Seharusnya pembayaran pajaknya juga meningkat. Bukannya makin menurun.

"Kalau penurunannya sampai setengah dari pembayaran pajak sebelumnya, itu masih dalam kewajaran. Tapi pajak PT.Inalum kini tidak mencapai 10 persen. Ada apa ini," tanya Mustofawiyah. (dey).